SPASISULSEL.COM — Makassar Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hak Asasi Manusia Sulawesi Selatan, Daniel Rumsowek, menghadiri kuliah umum yang disampaikan Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Prof. Dr. Yusril Ihza Mahendra, di Universitas Muslim Indonesia (UMI) Makassar. Senin, (24/11).
Acara akademik yang menyedot ratusan peserta ini digelar di Auditorium Al Jibra dan menjadi salah satu forum hukum terbesar yang dihelat UMI tahun ini.
Kuliah umum bertema “Aspek Konstitusional dan Kebijakan Pemerintah dalam Pembaharuan Hukum di Indonesia” itu menjadi wadah penting dalam membedah dinamika reformasi hukum nasional serta arah kebijakan pemerintah dalam membangun sistem hukum yang adaptif dan berkeadilan.
Dalam pemaparannya, Yusril menegaskan bahwa pembaharuan hukum tidak boleh dipahami semata sebagai penyusunan regulasi baru, namun sebagai proyek besar menjaga martabat konstitusi dan memastikan hadirnya keadilan bagi masyarakat.
“Saya ingin mengajak kita semua melihat pembaharuan hukum bukan hanya sebagai urusan teknis regulasi, tetapi sebagai ikhtiar menjaga marwah konstitusi, menegakkan keadilan, dan menghadirkan kemaslahatan bagi rakyat Indonesia,” tegasnya.
Ia menjelaskan bahwa hukum merupakan “ekosistem hidup” yang dibentuk oleh berbagai aktor negara, hakim, akademisi, pelaku usaha, hingga praktik sosial masyarakat. Karena itu, menurutnya, pembaharuan hukum harus dilakukan secara komprehensif dan mampu menyesuaikan diri dengan perubahan zaman.
Sesi diskusi berlangsung dinamis. Para mahasiswa mengajukan pertanyaan kritis terkait implementasi KUHP terbaru, dampaknya terhadap masyarakat, serta arah reformasi institusi Kepolisian RI.
Di sisi lain, Kakanwil HAM Sulsel Daniel Rumsowek menilai kuliah umum ini memiliki nilai strategis bagi penguatan literasi hukum di kalangan generasi muda.
“Momentum seperti ini penting untuk membuka ruang berpikir kritis bagi mahasiswa. Mereka adalah calon aktor strategis dalam penegakan hukum dan perlindungan HAM ke depan. Kolaborasi akademisi dan pemerintah harus terus diperkuat agar pembaharuan hukum berjalan efektif dan berpihak pada masyarakat,” ujarnya.
Daniel menegaskan bahwa Kanwil KemenHAM Sulsel siap mendukung kegiatan akademik yang mengedepankan dialog hukum dan HAM, terutama yang mendorong penyelarasan antara kebijakan pemerintah dan kebutuhan masyarakat. (**)
