Jalankan Fungsi Pengawasan, Yulianto Badwi Dorong Pembenahan Wilayah Wajo Baru

SPASISULSEL.COM – Anggota DPRD Kota Makassar, Muhammad Yulianto Badwi menggelar kegiatan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah Kota Makassar, di Hotel Karebosi Premier, Minggu (15/11/2026).

Kegiatan yang berlangsung sebagai bagian dari pelaksanaan fungsi pengawasan legislatif tersebut menghadirkan Lurah Wajo Baru, Andi Asma, dan akademisi Dr. Zainuddin Jaka sebagai narasumber.

Dalam sambutannya, Yulianto Badwi mengatakan, pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah merupakan bagian dari tanggung jawab dan fungsi DPRD untuk memastikan seluruh program pemerintah berjalan sesuai perencanaan serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Menurutnya, fungsi pengawasan tidak hanya sebatas melihat realisasi program pemerintah, tetapi juga memastikan kebijakan dan kegiatan yang dilaksanakan oleh perangkat daerah benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat di lapangan.

“Sebagai anggota DPRD, kami memiliki fungsi pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah. Karena itu, kami ingin memastikan program-program pemerintah berjalan dengan baik, tepat sasaran, dan manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat,” ujarnya.

Ia menegaskan, pelayanan publik di tingkat kelurahan juga harus menjadi perhatian. Sebab, kelurahan merupakan salah satu garda terdepan pemerintah yang berhadapan langsung dengan masyarakat dalam memberikan pelayanan administrasi maupun menangani berbagai persoalan lingkungan.

Yulianto berharap pelayanan di tingkat kelurahan terus ditingkatkan, baik dari segi kualitas, kecepatan, maupun respons terhadap kebutuhan dan keluhan warga.

Selain pelayanan publik, Yulianto turut menyoroti persoalan penataan pedagang sayuran yang beraktivitas di sekitar Jalan Veteran dan Jalan Bayam.

Menurutnya, aktivitas perdagangan masyarakat merupakan bagian dari penggerak ekonomi kecil yang perlu mendapat perhatian pemerintah. Namun, keberadaannya juga harus ditata agar tidak menimbulkan persoalan ketertiban, kenyamanan, maupun kelancaran lalu lintas.

Penataan tersebut, kata dia, perlu dilakukan dengan mempertimbangkan kepentingan semua pihak, baik pedagang, pengguna jalan maupun masyarakat yang bermukim di sekitar lokasi.

“Pedagang juga harus kita perhatikan karena mereka mencari nafkah. Tetapi di sisi lain, penataannya harus diperhatikan agar aktivitas perdagangan tidak mengganggu ketertiban dan kepentingan masyarakat umum,” ungkapnya.

Ia berharap pemerintah kelurahan bersama kecamatan dapat mencari solusi yang tepat melalui koordinasi dan pendekatan persuasif kepada para pedagang.

Sementara itu, Lurah Wajo Baru, Andi Asma, dan akademisi Dr. Zainuddin Jaka turut memberikan pemaparan terkait penyelenggaraan pemerintahan di tingkat kelurahan, peningkatan pelayanan publik, serta berbagai tantangan dalam penataan wilayah.

Melalui kegiatan pengawasan ini, Yulianto berharap terbangun komunikasi dan sinergi antara DPRD, pemerintah kecamatan, kelurahan, dan masyarakat dalam mengidentifikasi persoalan sekaligus mendorong penyelesaian berbagai kebutuhan di wilayah Wajo Baru.

Ia menegaskan, pengawasan pemerintahan daerah harus menjadi sarana untuk memastikan kebijakan pemerintah tidak hanya berjalan secara administratif, tetapi juga memberikan dampak langsung terhadap peningkatan kualitas pelayanan dan kesejahteraan masyarakat. (*)

Pos terkait