SPASISULSEL.COM — Makassar Menteri Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Natalius Pigai mengapresiasi atas penayangan Film Pangku sebagai film yang menyoroti kehidupan perempuan marjinal kelas bawah yang sering menghadapi eksploitasi, kemiskinan, dan diskriminasi.
Menurutnya, film ini menggambarkan
realitas hidup masyarakat yang berada dalam tekanan ekonomi, relasi kuasa yang timpang, serta keterbatasan akses akibat struktur sosial yang tidak berpihak.
“Ini salah satu film yang menggambarkan kehidupan nyata masyarakat. Masyarakat kelas bawah itu ditimbulkan oleh apa yang namanya faktor kemiskinan struktural dan faktor kemiskinan non-struktural, yaitu karena letak geografisnya. Penduduknya banyak, tapi secara alamiah tidak memungkinkan itu bisa dibangun,” ungkap Pigai saat menghadiri bedah Film Pangku bertempat di Djakarta XXI, Kamis (04/12).
Pigai ungkapkan secara garis besar, kehidupan perempuan itu telah terlibat dalam aktivitas transaksi yang mengarah pada perilaku human trafficking.
Hal itu terlihat pada adegan saat
perempuan yang bernama Sartika (diperankan oleh Claresta Taufan) dipaksa bekerja sebagai pelayan di warung kopi milik Bu Maya (diperankan oleh Christine Hakim) dengan fisik dan emosi. Hal ini dilakukan demi memenuhi kebutuhan hidup Sartika dan anak Sartika.
“Adegan tersebut menunjukkan kurangnya perhatian dari negara, yang menyebabkan ia menjadi miskin, kesulitan mencari lapangan kerja, dan mengalami kepepet dalam hidupnya,” ujar Pigai.
Dalam kesempatan ini, Pigai mengatakan bahwa bertepatan dengan momentum Peringatan Hari HAM sedunia tahun ini, Kementerian Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (KemenHAM RI) berkomitmen hadir untuk mengatasi kejahatan yang terjadi akibat ketidakadilan ini, sekaligus berusaha agar nantinya negara hadir dapat menyentuh masyarakat kecil.
Sementara itu, Reza Rahadian selaku sutradara film mengatakan, film ini diangkat berdasarkan kisah nyata yang menunjukan seorang ibu yang memiliki anak, sedang berusaha untuk bertahan hidup dan tidak mempunyai pilihan lain selain apa yang bisa dilakukan di depan mata.
“Film ini bukan bicara siapa benar dan salah, tapi ini menunjukkan refleksi dari realitas (kehidupan nyata di masyarakat). Saya berharap, film ini bisa menjadi surat cinta yang indah bagi ibu-ibu yang sedang berjibaku harus bekerja dalam suasana kebatinannya yang tidak selalu dimengerti oleh orang lain,” jelas Reza.
Adapun pengamat film sekaligus pemerhati HAM, Adhie Massardi mengapresiasi bahwa film ini menunjukan potret kemiskinan yang dibuat secara nyata oleh tokoh film yang berpengalaman.
“Apa yang saya lihat dari film ini, bangsa ini sejatinya telah diberikan anugerah oleh Tuhan atas nikmat dan kemudahan dalam hidup sejahtera. Tapi negara malah mengabaikan kehidupan masyarakat sehingga menjadi jatuh miskin. Akibatnya, masyarakat menjadi berdamai dengan penderitaan yang justru berbahaya bagi masyarakat itu sendiri,” beber Adhie.
Adhie juga menambahkan bahwa film ini juga menjadi sarana kritik di dalam rangka meningkatkan kepedulian terhadap masyarakat miskin tersebut.
Dalam keterangan terpisah, Plt. Kepala Biro Perencanaan dan Kerjasama KemenHAM RI, M. Dimas Saudian, mengatakan bahwa film ini mengingatkan tentang HAM yang merupakan persoalan kemanusiaan yang sangat dekat dengan kehidupan sehari-hari.
“Melalui bedah film yang dilaksanakan bertepatan dengan momentum Peringatan Hari HAM sedunia tahun ini, akan menjadi ruang kolaborasi penting untuk memastikan perlindungan dan pemenuhan HAM agar nantinya semakin dekat dengan realitas masyarakat,” ungkap Dimas.
Untuk diketahui, Film Pangku mengangkat kisah Sartika, perempuan hamil yang merantau ke wilayah Pantura dan terjebak dalam praktik kopi pangku demi bertahan hidup. Film yang berdurasi 1 jam 44 menit itu mendapat apresiasi luas, baik nasional maupun internasional.
Film Pangku meraih empat penghargaan di Busan International Film Festival (BIFF) serta masuk dalam tujuh nominasi Festival Film Indonesia (FFI) 2025, termasuk nominasi Piala Citra.(**)
