SPASISULSEL.COM — Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin menghadiri kegiatan “Ruang Demokrasi”, yang diselenggarakan pihak Keamanan dan Organisasi Cipayung Plus Sulawesi Selatan di Tribun Lapangan Karebosi, Makassar, Selasa (10/11/2026).
Momentum ini menjadi ruang pertemuan antara pemerintah, aparat keamanan, dan kalangan mahasiswa untuk menyampaikan berbagai aspirasi, pandangan, serta persoalan sosial dan kebangsaan.
Hadir dalam kegiatan tersebut Kapolda Sulawesi Selatan Irjen Pol. Dr. M. Awal Chairuddin dan Dandim 1408/Makassar Kolonel Kav. Ino Dwi Setyo Darmawan, Ketua DPD Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Sulsel, Vonny Ameliani Suardi.
Sejumlah organisasi kepemudaan turut ambil bagian, di antaranya GMNI, Serikat Muslim Indonesia, KAMMI Sulsel, LMND, HMI, PMII, GMKI, dan KNPI.
Bertepatan dengan peringatan Hari Pahlawan Nasional, masing-masing organisasi mendapatkan kesempatan menyampaikan aspirasi dan pandangannya dalam forum tersebut.
Di hadapan para peserta, Munafri menegaskan bahwa pemerintah Kota Makassar, senantiasa hadir dan membuka diri untuk mendengarkan suara masyarakat.
“Menyampaikan aspirasi merupakan hak yang dijamin undang-undang, terlebih Indonesia merupakan negara demokrasi. Maka ruang-ruang komunikasi, antara mahasiswa, OKP dan ormas kita harus jaga,” ujarnya.
Karena itu, pemerintah Kota tidak menutup ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan kritik, saran, maupun pandangan terhadap jalannya pembangunan.
Namun, kebebasan menyampaikan pendapat harus tetap dilakukan sesuai mekanisme, dengan menjaga ketertiban, keamanan, dan kedamaian.
“Kami Pemerintah Kota Makassar selalu terbuka berdiskusi, menerima saran dan pandangan. Tujuannya kita sama, menjaga Makassar dan membangun kota yang kita cintai,” jelas Appi, sapaan akrab Munafri.
Ia juga mengapresiasi Cipayung Plus yang telah menginisiasi forum dialog tersebut. Menurutnya, pertemuan seperti ini penting untuk mempertemukan berbagai pemikiran secara terbuka dan objektif.
Munafri menilai, ruang demokrasi bukan tempat untuk mencari siapa yang salah dan siapa yang benar. Sebaliknya, forum dialog harus menjadi wadah untuk bertukar pikiran dengan kepala dingin, sekaligus menemukan jalan keluar dari berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat.
Dalam dialog tersebut, orang nomor satu Kota Makassar itu juga menekankan persoalan perang kelompok yang belakangan menjadi salah satu pekerjaan serius Pemerintah Kota Makassar.
“Soal aksi jalanan, tawuran kelompok dan geng motor. Kami Pemerintah Kota sesuai tupoksi berkoordinasi dengan pihak TNI dan Polri, tetap kolaborasi menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat,” katanya.
“Bahkan, lurah, camat serta RT/RW menjaga wilayah, agar tetap kondusif. Ini sudah kami jalankan,” sambung Ketua IKA FH Unhas itu.
Munafri menegaskan, persoalan tersebut tidak bisa lagi ditoleransi dengan alasan apa pun. Penanganannya membutuhkan keterlibatan semua pihak, tidak hanya pemerintah dan aparat keamanan.
Ia mengajak mahasiswa serta pimpinan organisasi kepemudaan menggunakan jaringan organisasi masing-masing untuk ikut membangun kesadaran masyarakat dan mencegah terjadinya aksi kekerasan.
Menurutnya, langkah pencegahan harus dilakukan sejak awal, termasuk mencari akar persoalan yang memicu konflik di lingkungan masyarakat.
“Kami tentu akan terus melakukan koordinasi yang baik dengan pihak kepolisian dan TNI,” tegasnya.
Pemkot Makassar, kata dia, terus memaksimalkan peran perangkat pemerintahan hingga tingkat kecamatan, kelurahan, RT dan RW untuk membantu menjaga keamanan lingkungan.
Namun, ia menyadari bahwa pengawasan pemerintah memiliki keterbatasan.
“Karena itu, pelibatan seluruh pemangku kepentingan menjadi penting agar upaya menjaga keamanan tidak hanya berorientasi pada penindakan, tetapi juga pencegahan dan penyelesaian akar masalah,” ajak Appi. (*)






