SPASISULSEL.COM – Sekretaris Dinas Ketenagakerjaan (Disnaker) Kota Makassar, Anshar Umar, memberikan penjelasan terkait pelaksanaan program dan tugas Disnaker dalam menangani berbagai persoalan ketenagakerjaan di Kota Makassar.
Hal tersebut disampaikan Anshar saat menjadi narasumber dalam kegiatan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang diselenggarakan Anggota DPRD Kota Makassar, Muhammad Yulianto Badwi, di Hotel Karebosi Premier, Kamis (24/9/2026).
Dalam kegiatan tersebut, Anshar memaparkan sejumlah persoalan yang masih menjadi tantangan dalam bidang ketenagakerjaan, termasuk persoalan pengangguran di Kota Makassar.
Menurutnya, tingginya angka pengangguran tidak dapat dilihat hanya dari sisi jumlah masyarakat yang belum bekerja. Persoalan tersebut berkaitan dengan berbagai aspek, mulai dari ketersediaan lapangan kerja, kompetensi pencari kerja, kebutuhan dunia usaha dan industri, hingga kesesuaian antara keterampilan tenaga kerja dengan kebutuhan pasar.
Anshar menegaskan, penanganan pengangguran bukan semata-mata menjadi tanggung jawab Dinas Ketenagakerjaan.
“Persoalan pengangguran ini bukan hanya tanggung jawab Dinas Tenaga Kerja. Ini merupakan persoalan bersama yang membutuhkan keterlibatan pemerintah, dunia usaha, dunia pendidikan, lembaga pelatihan, dan masyarakat,” jelasnya.
Ia mengatakan, pemerintah melalui Disnaker memiliki tugas untuk menjalankan berbagai program yang berkaitan dengan peningkatan kualitas tenaga kerja, pelayanan kepada pencari kerja, fasilitasi hubungan industrial, serta mempertemukan kebutuhan tenaga kerja dengan peluang kerja yang tersedia.
Namun, upaya tersebut perlu didukung oleh berbagai pihak agar persoalan ketenagakerjaan dapat ditangani secara lebih komprehensif.
“Tidak mungkin persoalan ini diselesaikan oleh satu instansi saja. Dibutuhkan kolaborasi dan sinergi agar masyarakat yang membutuhkan pekerjaan bisa mendapatkan akses dan kesempatan kerja,” ujarnya.
Anshar juga menekankan pentingnya peningkatan kompetensi pencari kerja. Menurutnya, perkembangan dunia usaha dan kebutuhan industri terus berubah sehingga tenaga kerja harus memiliki keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan pasar.
Karena itu, program pelatihan dan peningkatan kompetensi menjadi salah satu bagian penting dalam upaya mempersiapkan masyarakat agar memiliki daya saing di dunia kerja.
Selain meningkatkan kualitas tenaga kerja, pemerintah juga perlu memperkuat komunikasi dengan dunia usaha dan industri. Langkah tersebut diperlukan agar program ketenagakerjaan yang dijalankan benar-benar sesuai dengan kebutuhan lapangan.
Sementara itu, Anggota DPRD Kota Makassar Muhammad Yulianto Badwi mengatakan, pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah merupakan bagian dari tugas DPRD untuk memastikan program pemerintah berjalan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
Persoalan ketenagakerjaan, khususnya pengangguran, menurutnya perlu mendapatkan perhatian bersama karena berkaitan langsung dengan kondisi sosial dan ekonomi masyarakat.
Kegiatan tersebut diharapkan dapat memperkuat sinergi antara DPRD, pemerintah daerah, dunia usaha, lembaga pendidikan dan masyarakat dalam mencari solusi terhadap berbagai persoalan ketenagakerjaan di Kota Makassar.
Dengan kolaborasi lintas sektor, upaya menciptakan lapangan kerja, meningkatkan kompetensi tenaga kerja, serta memperluas akses masyarakat terhadap kesempatan kerja diharapkan dapat berjalan lebih efektif dan berkelanjutan. (*)
