SPASISULSEL.COM – Anggota DPRD Kota Makassar kembali menggelar kegiatan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah di Hotel Grand Imawan, Makassar, Sabtu (3/10/2026).
Kegiatan pengawasan tersebut menjadi ruang bagi DPRD Kota Makassar untuk menggali berbagai persoalan yang berkaitan dengan pelayanan publik, khususnya layanan air bersih bagi masyarakat di wilayah Kecamatan Manggala.
Kegiatan ini menghadirkan Kepala Wilayah VI Perumda Air Minum Kota Makassar Kecamatan Manggala, Bahari Marzuki, serta akademisi Anzar Makkuasa sebagai narasumber.
Dalam sambutannya, Umiyati mengungkapkan, kegiatan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah merupakan bagian dari fungsi DPRD dalam memastikan pelayanan yang diberikan pemerintah dan badan usaha milik daerah dapat berjalan secara optimal dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.
Menurutnya, pelayanan publik merupakan salah satu aspek penting yang perlu terus mendapatkan perhatian, termasuk pelayanan air bersih yang berkaitan langsung dengan kebutuhan dasar masyarakat.
Politisi PPP ini mengatakan, melalui kegiatan pengawasan ini, DPRD tidak hanya menjalankan fungsi evaluasi, tetapi juga membuka ruang komunikasi antara masyarakat, pemerintah daerah, serta penyelenggara pelayanan publik.
Ia berharap berbagai persoalan yang masih ditemukan di lapangan dapat disampaikan dan dibahas secara terbuka sehingga dapat menjadi bahan evaluasi bagi pihak terkait.
“Pengawasan ini menjadi ruang untuk mendengarkan langsung berbagai persoalan yang dirasakan masyarakat, termasuk terkait pelayanan air bersih. Kami berharap apa yang disampaikan dalam kegiatan ini dapat menjadi bahan evaluasi dan ditindaklanjuti,” ujar Umiyati.
Sementara itu, Kepala Wilayah VI Perumda Air Minum Kota Makassar Kecamatan Manggala, Bahari Marzuki, memaparkan kondisi pelayanan air bersih di wilayah kerjanya.
Ia menjelaskan berbagai upaya yang dilakukan Perumda Air Minum Kota Makassar dalam menjaga kualitas dan kontinuitas pelayanan kepada pelanggan, termasuk dalam menghadapi berbagai kendala teknis yang terjadi di lapangan.
Pelayanan kepada masyarakat, kata dia, membutuhkan koordinasi dan penanganan yang cepat ketika terjadi gangguan. Karena itu, pihaknya terus berupaya melakukan pemantauan jaringan serta merespons laporan masyarakat sesuai dengan kondisi dan tingkat permasalahan yang dihadapi.
Dalam kegiatan tersebut, peserta juga mendapatkan pemaparan dari akademisi Anzar Makkuasa terkait penyelenggaraan pelayanan publik serta pentingnya pengawasan sebagai bagian dari tata kelola pemerintahan daerah.
Anzar menekankan pentingnya membangun komunikasi yang baik antara penyelenggara pelayanan dengan masyarakat. Menurutnya, pelayanan publik harus terus dievaluasi agar dapat menyesuaikan dengan kebutuhan masyarakat.
Kegiatan pengawasan tersebut kemudian berlangsung dalam sesi diskusi dan dialog. Sejumlah persoalan pelayanan publik yang berkaitan dengan kebutuhan masyarakat menjadi bahan pembahasan antara narasumber dan peserta.
Melalui kegiatan ini, DPRD Kota Makassar diharapkan dapat memperoleh gambaran mengenai kondisi pelayanan di lapangan sekaligus menghimpun aspirasi masyarakat untuk menjadi bahan dalam menjalankan fungsi pengawasan dan mendorong perbaikan pelayanan publik di Kota Makassar. (*)
