SPASISULSEL.COM – Kegiatan reses menjadi momen penting bagi setiap anggota DPRD untuk mendengarkan langsung aspirasi maupun usulan masyarakat di daerah pemilihannya.
Hal itu disampaikan Anggota DPRD Kota Makassar, Hj Umiyati saat menggelar reses masa persidangan ketiga tahun anggaran 2025-2026 di Kelurahan Karuwisi Utara, Rabu (20/5/2026).
Kehadiran politisi perempuan dari Partai Persatuan Pembangunan tersebut disambut antusias warga yang didominasi kaum emak-emak. Kegiatan itu juga dihadiri Lurah Karuwisi Utara, Bhabinkamtibmas serta Babinsa setempat.
Dalam sambutannya, legislator yang akrab disapa Bunda Ety itu menegaskan bahwa reses merupakan bagian penting dari tugas wakil rakyat untuk turun langsung mendengar kebutuhan masyarakat.
“Saya hadir di sini untuk menjemput aspirasi masyarakat. Dan sudah menjadi kewajiban saya untuk memperjuangkannya,” ujar Umiyati di hadapan peserta reses.
Anggota Komisi B DPRD Makassar itu pun mengajak warga berdialog secara terbuka agar setiap persoalan yang ada di lingkungan mereka dapat diketahui dan dicarikan solusi bersama.
Menurutnya, aspirasi masyarakat akan menjadi bahan perjuangan dan pembahasan bersama pemerintah kota.
Pada sesi tanya jawab, sejumlah warga menyampaikan berbagai keluhan dan usulan. Mulai dari permintaan pengerukan drainase yang dinilai sudah dangkal dan kerap menyebabkan genangan saat hujan, kebutuhan sarana dan prasarana pengelolaan sampah, hingga persoalan kartu KIS warga yang tidak lagi aktif.
Warga mengaku banyak penerima manfaat KIS terdampak kebijakan pemerintah pusat terkait penerapan sistem desil dalam data Kartu Keluarga sehingga bantuan kesehatan mereka terhenti.
Menanggapi hal tersebut, Umiyati mengaku akan segera menindaklanjuti seluruh aspirasi yang masuk, terutama persoalan pelayanan dasar masyarakat. Ia menyebut persoalan drainase dan persampahan merupakan kebutuhan mendesak yang harus mendapat perhatian pemerintah kota.
Sementara terkait kartu KIS yang tidak aktif, Umiyati meminta warga tetap berkoordinasi dengan pihak kelurahan agar data kependudukan dan administrasi dapat diperbaiki sesuai ketentuan terbaru pemerintah pusat.
“Kami akan coba komunikasikan dan koordinasikan dengan dinas terkait agar persoalan ini bisa mendapatkan solusi terbaik. Yang terpenting, warga jangan putus komunikasi dengan pemerintah setempat,” ungkapnya.
Di akhir kegiatan, warga berharap aspirasi yang telah disampaikan dapat segera direalisasikan sehingga persoalan di lingkungan mereka bisa teratasi secara bertahap. (*)
