SPASISULSEL.COM — Anggota DPRD Kota Makassar, Irwan Hasan menggelar kegiatan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah bersama Dinas Pekerjaan Umum (DPU) Kota Makassar di Hotel Almadera, Minggu (12/7/2026).
Kegiatan tersebut menjadi wadah untuk memperkuat koordinasi sekaligus mengevaluasi pelaksanaan program pemerintah daerah, khususnya dalam bidang infrastruktur, pengelolaan drainase, serta penanganan persoalan genangan dan banjir yang masih menjadi perhatian masyarakat Kota Makassar.
Hadir sebagai narasumber dalam kegiatan tersebut, Kepala Bidang Drainase dan Sumber Daya Air (SDA) Dinas Pekerjaan Umum Kota Makassar, Luqmanul Hakim serta praktisi, Muhammad Saleh Kamil.
Dalam sambutannya, Irwan Hasan menyampaikan bahwa kegiatan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah merupakan bagian dari fungsi DPRD dalam memastikan berbagai program pemerintah berjalan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
Menurutnya, persoalan yang dihadapi masyarakat harus menjadi perhatian bersama dan membutuhkan sinergitas antara legislatif, eksekutif, serta seluruh elemen masyarakat.
“Kegiatan pengawasan ini menjadi ruang bagi kita untuk melihat sejauh mana program pemerintah daerah berjalan, sekaligus mendengarkan langsung masukan dan persoalan yang terjadi di tengah masyarakat,” ujar Irwan Hasan.
Politisi PPP ini mengatakan, salah satu isu yang menjadi perhatian masyarakat saat ini adalah persoalan banjir dan genangan air yang terjadi di sejumlah wilayah Kota Makassar.
Menurutnya, penanganan banjir tidak hanya berkaitan dengan pembangunan infrastruktur drainase, tetapi juga membutuhkan perencanaan yang matang, pemeliharaan berkelanjutan, serta kesadaran masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkungan.
“Persoalan banjir bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah semata. Dibutuhkan kerja bersama antara pemerintah, stakeholder terkait, dan masyarakat agar upaya penanganan dapat berjalan maksimal,” jelasnya.
Irwan Hasan berharap melalui kegiatan pengawasan tersebut, masyarakat dapat memahami berbagai upaya yang telah dilakukan pemerintah daerah sekaligus memberikan masukan konstruktif terhadap program yang sedang berjalan.
Sementara itu, Kepala Bidang Drainase dan Sumber Daya Air DPU Kota Makassar, Luqmanul Hakim dalam pemaparannya menjelaskan berbagai langkah yang dilakukan pemerintah dalam menangani persoalan genangan, mulai dari pengerukan saluran, perbaikan drainase, pembersihan kanal hingga pengawasan kondisi muka air pada pintu air.
Ia juga memaparkan sejumlah tantangan dalam penanganan banjir di Kota Makassar, termasuk persoalan sampah yang masih ditemukan di berbagai saluran air.
Menurutnya, keberadaan sampah di drainase dapat menghambat aliran air sehingga berpotensi menyebabkan terjadinya genangan saat hujan turun dengan intensitas tinggi.
Selain itu, Luqmanul menjelaskan bahwa penanganan banjir di Kota Makassar membutuhkan koordinasi lintas kewenangan karena terdapat sejumlah infrastruktur yang menjadi tanggung jawab pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi.
Sementara praktisi Muhammad Saleh Kamil turut memberikan pandangan terkait pentingnya kolaborasi dan keterlibatan seluruh pihak dalam mendukung pembangunan daerah.
Melalui kegiatan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah ini dapat menjadi sarana memperkuat komunikasi antara pemerintah dan masyarakat, sehingga setiap kebijakan yang diambil benar-benar mampu menjawab kebutuhan warga Kota Makassar. (*)
