SPASISULSEL.COM – Anggota DPRD Kota Makassar, Irwan Hasan, kembali menggelar kegiatan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah di Hotel Almadera, Minggu (23/8/2026).
Kegiatan tersebut menjadi ruang bagi masyarakat untuk mendapatkan informasi sekaligus pemahaman mengenai pentingnya administrasi kependudukan serta pendataan sosial yang menjadi salah satu dasar dalam penyelenggaraan berbagai program pemerintah.
Dalam kegiatan tersebut, Irwan Hasan menghadirkan Kabid Pelayanan Pendaftaran Kependudukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kota Makassar, Harun Rani, serta Pakar Pemberdayaan Diri, Syahril Syam.
Dalam sambutannya, Irwan Hasan mengingatkan masyarakat agar tidak bersikap masa bodoh terhadap proses pendataan kependudukan maupun data sosial kemasyarakatan.
Menurutnya, data yang dimiliki pemerintah memiliki peran penting dalam menentukan berbagai kebijakan dan program pelayanan kepada masyarakat.
“Jangan kita masa bodoh dengan pendataan. Karena data ini sangat penting. Kalau data kita tidak sesuai atau tidak diperbarui, tentu bisa berdampak terhadap pelayanan pemerintah kepada masyarakat,” ujarnya.
Politisi PPP ini menjelaskan, masyarakat perlu memastikan data kependudukan yang dimiliki selalu sesuai dengan kondisi sebenarnya. Mulai dari identitas diri, alamat tempat tinggal, status keluarga hingga perubahan data lainnya perlu dilaporkan melalui mekanisme yang telah ditentukan.
Irwan juga menekankan pentingnya kejujuran masyarakat dalam proses pendataan, khususnya yang berkaitan dengan data penerima bantuan sosial.
Ia mengingatkan agar warga yang memang tidak memenuhi kriteria penerima bantuan tidak memaksakan diri dengan mengubah atau memanipulasi data hanya demi mendapatkan bantuan pemerintah.
“Kalau memang kita tidak berhak menerima bantuan, jangan kemudian data kita diubah hanya karena ingin mendapatkan bantuan. Kita harus jujur dengan kondisi kita,” tegasnya.
Menurut Irwan, bantuan pemerintah harus diberikan kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan dan memenuhi kriteria sesuai ketentuan. Karena itu, akurasi data menjadi salah satu faktor penting agar program bantuan dapat tepat sasaran.
“Jangan sampai karena ingin mendapatkan bantuan, kita mengubah data. Ini bukan hanya soal administrasi, tetapi menyangkut keadilan bagi masyarakat lain yang memang lebih membutuhkan,” katanya.
Ia berharap masyarakat dapat berperan aktif membantu pemerintah dalam menjaga kualitas data. Masyarakat juga diminta segera melaporkan apabila terdapat perubahan data kependudukan agar tidak menimbulkan persoalan di kemudian hari.
Irwan Hasan menegaskan, pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah bukan sekadar kegiatan formal, melainkan menjadi sarana untuk mendekatkan pemerintah dan wakil rakyat dengan masyarakat.
Ia berharap kegiatan tersebut dapat meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya tertib administrasi, kejujuran dalam pendataan serta partisipasi aktif dalam mendukung program pemerintah.
“Kalau data kita benar, program pemerintah juga bisa lebih tepat sasaran. Karena itu, mari kita sama-sama menjaga data kita dan tidak melakukan hal-hal yang justru bisa merugikan diri sendiri maupun masyarakat lainnya,” pungkasnya.(*)
