SPASISULSEL.COM – Anggota DPRD Kota Makassar, Yulianto Badwi, akan melaksanakan kegiatan pengawasan pemerintahan daerah dengan menghadirkan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Makassar sebagai narasumber utama.
Kegiatan tersebut dijadwalkan berlangsung di Hotel Karebosi Premier Makassar pada Jumat, 17 April 2026. Forum ini menjadi bagian dari fungsi pengawasan DPRD terhadap pelaksanaan program dan kebijakan pemerintah daerah agar berjalan sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan.
Yulianto Badwi mengatakan, kegiatan pengawasan pemerintahan daerah memiliki peran strategis dalam memastikan setiap program pembangunan yang dijalankan Pemerintah Kota Makassar benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.
“Pengawasan merupakan salah satu fungsi utama DPRD yang harus dijalankan secara optimal. Melalui kegiatan ini, kita ingin mengetahui sejauh mana program-program pembangunan yang telah direncanakan dapat direalisasikan dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” ujar Yulianto, Kamis (16/5/2026)
Politisi Golkar ini menegaskan, pengawasan tidak semata-mata bertujuan mencari kekurangan dalam pelaksanaan program pemerintah, melainkan menjadi sarana evaluasi untuk memperbaiki dan meningkatkan kualitas pelayanan publik.
Menurutnya, keterlibatan Bappeda sangat penting karena lembaga tersebut memiliki peran sentral dalam menyusun arah pembangunan daerah, mulai dari perencanaan, penganggaran hingga evaluasi program pembangunan.
“Kehadiran Bappeda diharapkan dapat memberikan gambaran yang komprehensif terkait capaian pembangunan, kendala yang dihadapi di lapangan, serta strategi yang disiapkan pemerintah dalam menjawab berbagai kebutuhan masyarakat,” jelasnya.
Yulianto menambahkan, kegiatan ini juga menjadi ruang dialog yang konstruktif antara DPRD, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam membahas berbagai isu pembangunan yang menjadi perhatian publik.
Melalui forum tersebut, peserta akan mendapatkan informasi mengenai prioritas pembangunan Kota Makassar, pelaksanaan program strategis daerah, hingga upaya pemerintah dalam meningkatkan kualitas infrastruktur, pendidikan, kesehatan, serta pemberdayaan ekonomi masyarakat.
“Kami ingin memastikan bahwa setiap kebijakan dan program yang dijalankan pemerintah benar-benar tepat sasaran, efektif, dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat. Karena pada akhirnya seluruh pembangunan harus bermuara pada peningkatan kesejahteraan warga Kota Makassar,” tegasnya.
Ia berharap kegiatan pengawasan pemerintahan daerah ini dapat menghasilkan berbagai masukan dan rekomendasi yang konstruktif guna mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan publik yang lebih baik.
“DPRD akan terus menjalankan fungsi pengawasan secara maksimal sebagai bentuk tanggung jawab kepada masyarakat. Sinergi antara legislatif dan eksekutif harus terus diperkuat demi mewujudkan pembangunan Kota Makassar yang berkelanjutan dan merata,” tutup Yulianto Badwi. (*)
