SPASISULSEL.COM – Anggota DPRD Kota Makassar, Irwan Hasan kembali menggelar kegiatan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Hotel Almadera, Makassar, Sabtu (12/9/2026).
Kegiatan pengawasan kali ini menghadirkan Bagian Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kota Makassar sebagai salah satu perangkat yang memberikan pemaparan terkait pelaksanaan pengadaan barang dan jasa pemerintah.
Hadir sebagai narasumber, Plt Kasubag PBJ, Muhammad Jusriadi, serta Sekretaris DPD LPM Sulsel, Ishak Makkarannu.
Dalam sambutannya, Irwan Hasan mengatakan, pengawasan terhadap sistem pengadaan barang dan jasa (PBJ) pemerintah merupakan bagian penting dalam memastikan pelaksanaan program pembangunan berjalan sesuai aturan.
Menurutnya, pengadaan barang dan jasa tidak hanya berkaitan dengan proses administrasi pemerintahan, tetapi juga menyangkut bagaimana anggaran daerah dapat digunakan secara transparan, efektif dan efisien.
“Pengawasan terhadap sistem pengadaan barang dan jasa pemerintah sangat penting dilakukan untuk mencegah penyimpangan, meningkatkan transparansi, serta memastikan penggunaan anggaran berjalan efektif dan efisien,” ujar Irwan Hasan.
Politisi PPP ini menilai, masyarakat juga perlu diberikan pemahaman yang lebih luas mengenai peluang keterlibatan dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah.
Pasalnya, berbagai pekerjaan dan kebutuhan pemerintah di tingkat kelurahan cukup banyak sehingga dapat menjadi peluang bagi kelompok masyarakat maupun pelaku usaha lokal untuk mengambil bagian sesuai ketentuan yang berlaku.
“Harapan saya, kesempatan ini kita manfaatkan. Peran serta masyarakat harus ditingkatkan, termasuk bagaimana masyarakat bisa memanfaatkan PBJ sebagai pokmas atau pelaku usaha, karena item pekerjaan di kelurahan itu sangat banyak,” katanya.
Ketua Fraksi PPP ini menambahkan, perkembangan teknologi digital saat ini seharusnya menjadi peluang bagi masyarakat untuk meningkatkan kapasitas sekaligus mengembangkan usaha.
Menurutnya, sistem pengadaan yang semakin berbasis digital memberikan ruang bagi masyarakat untuk mengenal mekanisme PBJ secara lebih terbuka dan profesional.
“Sekarang zamannya serba online. Semoga masyarakat bisa menjadi pelaku bisnis dari barang dan jasa tersebut,” tuturnya.
Ia berharap kegiatan pengawasan tersebut tidak hanya menjadi forum penyampaian informasi, tetapi juga dapat meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai mekanisme pengadaan pemerintah.
Dengan pemahaman yang baik, masyarakat diharapkan tidak hanya berperan sebagai penerima manfaat pembangunan, tetapi juga dapat ikut mengambil bagian sebagai pelaku usaha yang menyediakan barang maupun jasa sesuai kebutuhan pemerintah.
Irwan juga menekankan pentingnya kepatuhan terhadap aturan dalam setiap proses pengadaan. Keterlibatan masyarakat, kata dia, harus tetap dilakukan secara profesional, transparan dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Melalui pengawasan tersebut, DPRD Kota Makassar berharap pelaksanaan PBJ di lingkungan Pemerintah Kota Makassar semakin terbuka, akuntabel dan memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat. (*)
