SPASISULSEL.COM – Anggota DPRD Kota Makassar, Muhammad Yulianto Badwi, menggelar kegiatan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kota Makassar bersama Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Makassar, di Hotel Karebosi Premier Makassar, Jalan Jenderal M. Jusuf, Jumat (17/4/2026).
Kegiatan yang diikuti berbagai elemen masyarakat tersebut menjadi wadah diskusi dan edukasi terkait pentingnya pengawasan terhadap jalannya pemerintahan daerah, khususnya dalam memastikan program pembangunan berjalan sesuai perencanaan, tepat sasaran, serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Dalam sambutannya, Yulianto Badwi menegaskan bahwa fungsi pengawasan merupakan salah satu tugas utama DPRD yang harus dijalankan secara optimal untuk memastikan setiap kebijakan dan program pemerintah daerah dapat terlaksana dengan baik.
Menurutnya, pengawasan yang dilakukan secara kolaboratif bersama Organisasi Perangkat Daerah (OPD), termasuk Bappeda, sangat penting untuk menjaga kualitas pembangunan daerah agar tetap berpihak pada kepentingan masyarakat.
“Pengawasan bukan semata-mata mencari kesalahan, tetapi memastikan seluruh program pembangunan berjalan sesuai tujuan, tepat sasaran, dan memberikan dampak positif bagi masyarakat. Karena itu, sinergi antara DPRD, pemerintah daerah, akademisi, dan masyarakat harus terus diperkuat,” ujar Yulianto.
Politisi Golkar ini juga menekankan bahwa Kota Makassar saat ini tengah menghadapi berbagai tantangan pembangunan yang membutuhkan perencanaan matang serta pengawasan yang berkelanjutan.
“Kita ingin memastikan pembangunan di Kota Makassar tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga mampu menciptakan pemerataan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta menjawab kebutuhan seluruh lapisan warga. Makassar harus bergerak menuju pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan,” tambahnya.
Sementara itu, Kepala Bappeda Kota Makassar, Dahyal S.Sos., M.Si, yang hadir sebagai narasumber menjelaskan bahwa pengawasan memiliki peran strategis dalam menjaga konsistensi antara perencanaan dan pelaksanaan pembangunan.
Menurutnya, setiap program yang dirancang pemerintah daerah harus melalui proses perencanaan yang terukur dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat. Oleh karena itu, pengawasan menjadi instrumen penting untuk memastikan seluruh target pembangunan dapat tercapai.
“Melalui pengawasan yang baik, kita dapat mengidentifikasi berbagai kendala yang muncul di lapangan sekaligus mencari solusi yang tepat agar program pembangunan tetap berjalan sesuai arah yang telah ditetapkan,” jelas Dahyal.
Pada kesempatan yang sama, Akademisi Dr. Bachtiar Baso, S.Pd., MM menilai bahwa partisipasi masyarakat dalam proses pengawasan pemerintahan daerah merupakan bagian penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel.
Ia mengatakan bahwa pembangunan yang berhasil bukan hanya ditentukan oleh pemerintah, tetapi juga membutuhkan keterlibatan aktif masyarakat dalam memberikan masukan, kritik, maupun evaluasi terhadap berbagai program yang dijalankan.
“Pengawasan yang melibatkan masyarakat akan melahirkan pembangunan yang lebih responsif terhadap kebutuhan warga. Transparansi dan akuntabilitas harus menjadi fondasi utama dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah,” katanya.
Diskusi yang dimoderatori oleh Firmansyah Abadi Syahrir, S.E. berlangsung interaktif. Sejumlah peserta menyampaikan berbagai pandangan dan masukan terkait pelaksanaan pembangunan di Kota Makassar, mulai dari pemerataan pembangunan infrastruktur, peningkatan pelayanan publik, hingga penguatan program pemberdayaan masyarakat.
Melalui kegiatan ini, diharapkan sinergi antara DPRD Kota Makassar, Bappeda, akademisi, dan masyarakat dapat semakin kuat dalam mengawal pelaksanaan pembangunan daerah, sehingga visi mewujudkan Kota Makassar yang maju, inklusif, dan berkelanjutan dapat tercapai secara optimal. (*)
