SPASISULSEL.COM — Anggota DPRD Kota Makassar, Muhammad Yulianto Badwi, menegaskan pentingnya fungsi pengawasan DPRD dalam memastikan penyelenggaraan pemerintahan daerah berjalan sesuai aturan dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Hal tersebut disampaikan Yulianto saat menggelar kegiatan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah bersama Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Makassar di Hotel Karebosi Premier, Rabu (12/8/2026).
Kegiatan tersebut menghadirkan Kabid Pendaftaran dan Pendataan Bapenda Kota Makassar, Zulfikar, serta akademisi Faizal HR sebagai narasumber.
Dalam sambutannya, Yulianto mengatakan, kegiatan tersebut merupakan bagian dari pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, khususnya fungsi pengawasan.
“Kalau kita bicara tugas dan fungsi anggota DPRD, ada tiga. Salah satunya yang kita laksanakan hari ini adalah pengawasan,” kata Yulianto.
Menurutnya, fungsi pengawasan DPRD tidak dimaksudkan untuk memastikan seluruh proses penyelenggaraan pemerintahan, termasuk pelaksanaan program dan pelayanan kepada masyarakat, berjalan sebagaimana mestinya.
Ia menjelaskan, dalam menjalankan fungsi tersebut DPRD membutuhkan keterlibatan masyarakat. Karena itu, kegiatan pengawasan yang dilaksanakan bersama Bapenda menjadi ruang bagi masyarakat untuk memahami sekaligus menyampaikan berbagai hal berkaitan dengan pengelolaan pendapatan daerah.
“Yang kami harapkan dari pertemuan ini agar masyarakat proaktif bertanya terkait fungsi pengawasan. Kita bekerja sama dengan pemerintah untuk memastikan apa yang menjadi program dan kebijakan pemerintah itu bisa berjalan dengan baik,” ujarnya.
Yulianto menambahkan, Bapenda memiliki posisi strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, khususnya dalam pengelolaan pendapatan asli daerah (PAD).
Bapenda berperan dalam urusan pendapatan daerah melalui proses pendataan dan pendaftaran wajib pajak maupun objek pajak, serta mendukung optimalisasi penerimaan pajak daerah.
Karena itu, menurutnya, pemahaman masyarakat mengenai tugas Bapenda sangat penting. Masyarakat perlu mengetahui bahwa pendataan dan pendaftaran merupakan bagian penting dalam memastikan objek dan subjek pajak tercatat dengan baik sehingga potensi pendapatan daerah dapat dikelola secara optimal.
“Bapenda ini memiliki tugas yang sangat penting karena berkaitan dengan pendapatan daerah. Mulai dari pendaftaran, pendataan, sampai bagaimana potensi pendapatan daerah bisa terdata dan dikelola dengan baik,” jelasnya.
Ia mengatakan, optimalisasi pendapatan daerah pada akhirnya akan berhubungan dengan kemampuan pemerintah dalam membiayai berbagai program pembangunan dan pelayanan publik.
Oleh sebab itu, Yulianto mendorong adanya sinergi antara DPRD, pemerintah daerah melalui Bapenda, akademisi, dan masyarakat.
Menurutnya, pengawasan akan berjalan lebih efektif apabila masyarakat tidak hanya menjadi penerima kebijakan, tetapi juga aktif memberikan masukan dan mengawasi pelaksanaannya.
“Jadi kami berharap masyarakat tidak pasif. Silakan bertanya, memberikan masukan, bahkan menyampaikan persoalan yang ditemukan di lapangan. Itu bagian dari proses pengawasan,” tuturnya.
Sementara itu, Kabid Pendaftaran dan Pendataan Bapenda Kota Makassar, Zulfikar, memberikan pemaparan mengenai tugas dan fungsi Bapenda, khususnya dalam bidang pendaftaran dan pendataan sebagai bagian dari proses pengelolaan pajak daerah.
Dalam pelaksanaan tugasnya, Bapenda berperan melakukan pendataan terhadap potensi pajak daerah, melakukan pendaftaran wajib pajak dan objek pajak, serta memastikan data perpajakan dapat menjadi dasar dalam pengelolaan penerimaan daerah.
Sementara akademisi Faizal HR memberikan perspektif akademik mengenai pentingnya tata kelola pemerintahan yang transparan, partisipatif, dan akuntabel.
Yulianto berharap kegiatan tersebut dapat meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai penyelenggaraan pemerintahan daerah sekaligus memperkuat partisipasi publik dalam menjalankan fungsi pengawasan.
“Harapan kita sederhana, masyarakat semakin memahami bagaimana pemerintahan daerah bekerja, bagaimana Bapenda menjalankan tugasnya, dan bagaimana DPRD menjalankan fungsi pengawasan. Kalau semuanya proaktif dan saling bersinergi, tentu penyelenggaraan pemerintahan akan semakin baik,” pungkasnya.
