SPASISULSEL.COM – Kepala Bidang Pendaftaran dan Pendataan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Makassar, Zulfikar, tampil sebagai narasumber dalam kegiatan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang digelar Anggota DPRD Kota Makassar, Muhammad Yulianto Badwi, di Hotel Karebosi Premier, Rabu (12/8/2026).
Kegiatan tersebut menjadi ruang bagi masyarakat untuk memperoleh pemahaman mengenai penyelenggaraan pemerintahan daerah, termasuk pengelolaan pendapatan daerah yang menjadi salah satu faktor penting dalam mendukung pembangunan Kota Makassar.
Dalam pemaparannya, Zulfikar menjelaskan tugas dan fungsi Bapenda Kota Makassar, khususnya dalam mengoptimalkan penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Menurutnya, keberadaan Bapenda memiliki peran strategis dalam mendukung pembangunan daerah melalui peningkatan pendapatan yang bersumber dari potensi daerah.
“Tugas dan fungsi Bapenda adalah bagaimana meningkatkan PAD Kota Makassar. PAD ini nantinya menjadi salah satu sumber pembiayaan pemerintah daerah dalam menjalankan berbagai program pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat,” jelas Zulfikar.
Ia menerangkan, Bapenda tidak hanya berperan dalam proses pemungutan pajak, tetapi juga melaksanakan sejumlah fungsi mulai dari pendataan, pendaftaran, penetapan, penagihan hingga pengawasan terhadap objek dan wajib pajak daerah.
Pendataan menjadi salah satu tahapan penting untuk memastikan seluruh potensi pajak yang ada di Kota Makassar dapat teridentifikasi dengan baik. Dengan data yang akurat, pemerintah daerah dapat mengoptimalkan penerimaan sekaligus meningkatkan kepatuhan masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.
Zulfikar juga memberikan pemahaman kepada peserta mengenai jenis-jenis pajak yang masuk dalam kewenangan pemerintah daerah. Pajak daerah merupakan salah satu komponen penting dalam struktur Pendapatan Asli Daerah yang digunakan untuk mendukung pembiayaan pembangunan.
Ia menjelaskan, pajak daerah antara lain meliputi Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT), Pajak Reklame, Pajak Air Tanah, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2), serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).
Selain itu, terdapat pula jenis pajak daerah lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
“Jadi masyarakat perlu mengetahui bahwa pajak yang dibayarkan merupakan bagian dari kontribusi kepada daerah. Penerimaan tersebut kembali kepada masyarakat melalui program pembangunan dan pelayanan pemerintah,” katanya.
Menurut Zulfikar, peningkatan PAD tidak semata-mata menjadi tanggung jawab pemerintah. Partisipasi masyarakat, pelaku usaha dan seluruh wajib pajak juga sangat dibutuhkan.
Kesadaran masyarakat untuk mendaftarkan objek pajak, memberikan data yang benar serta memenuhi kewajiban pembayaran pajak tepat waktu menjadi bagian penting dalam mewujudkan tata kelola pendapatan daerah yang baik.
Ia menambahkan, Bapenda terus berupaya melakukan pendataan dan pemutakhiran data objek pajak sebagai bagian dari strategi meningkatkan optimalisasi penerimaan daerah.
Langkah tersebut juga diarahkan untuk menciptakan sistem perpajakan daerah yang lebih tertib, transparan dan akuntabel.
Sementara itu, Anggota DPRD Kota Makassar, Muhammad Yulianto Badwi, mengatakan kegiatan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah merupakan bagian dari fungsi DPRD dalam memastikan penyelenggaraan pemerintahan berjalan sesuai dengan ketentuan sekaligus memberikan manfaat bagi masyarakat.
Menurutnya, pemahaman masyarakat mengenai tugas perangkat daerah, termasuk Bapenda, sangat penting agar tercipta komunikasi yang baik antara pemerintah dan masyarakat.
“Kita ingin masyarakat mengetahui bagaimana pemerintah daerah bekerja, termasuk bagaimana pendapatan daerah dihimpun dan digunakan untuk pembangunan. Dengan pemahaman tersebut, masyarakat diharapkan dapat ikut berpartisipasi dalam pembangunan Kota Makassar,” ujarnya.
Muhammad Yulianto menegaskan, pembangunan Kota Makassar membutuhkan dukungan seluruh elemen masyarakat. Optimalisasi PAD harus berjalan beriringan dengan peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengelolaan pemerintahan yang transparan.
Ia berharap kegiatan pengawasan tersebut dapat menjadi sarana edukasi sekaligus memperkuat partisipasi masyarakat dalam mengawal penyelenggaraan pemerintahan daerah.
“Membangun Kota Makassar yang lebih baik membutuhkan kolaborasi antara pemerintah, DPRD dan masyarakat. Karena itu, masyarakat harus mendapatkan informasi yang jelas mengenai program dan kebijakan pemerintah daerah,” pungkasnya.
