.SPASISULSEL.COM – Sekretaris Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA) Kota Makassar, Alamsyah Sahabuddin, menegaskan pentingnya riset dan inovasi sebagai instrumen strategis dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah yang lebih efektif, terarah, dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat.
Hal tersebut disampaikan Alamsyah saat menjadi narasumber dalam kegiatan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang digelar Anggota DPRD Kota Makassar, Irwan Hasan, di Hotel Almadera, Minggu (13/9/2026).
Menurut Alamsyah, pemerintah daerah membutuhkan data, informasi, serta hasil kajian yang kuat sebagai dasar dalam merumuskan berbagai kebijakan pembangunan. Dengan pendekatan tersebut, setiap program yang dijalankan tidak hanya berdasarkan asumsi, tetapi memiliki landasan yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan.
“Riset dan inovasi harus menjadi bagian dari proses pembangunan. Kita perlu memastikan setiap kebijakan memiliki dasar yang kuat dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat,” ujarnya.
Ia menjelaskan, keberadaan BRIDA memiliki posisi penting dalam mendorong terbentuknya ekosistem riset dan inovasi di daerah. Hal tersebut dilakukan melalui penguatan kajian, pengembangan inovasi, serta membangun kolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk perangkat daerah, akademisi, peneliti, dan pemangku kepentingan lainnya.
Menurutnya, transformasi pembangunan daerah membutuhkan perubahan pola pengambilan kebijakan. Pemerintah tidak cukup hanya mengandalkan pengalaman maupun kebiasaan dalam menentukan arah program, tetapi harus semakin mengedepankan data dan bukti sebagai dasar pengambilan keputusan.
“Transformasi kebijakan menuju pembangunan daerah yang berkelanjutan harus didukung oleh riset dan inovasi. Karena itu, setiap kebijakan perlu melalui proses yang berbasis bukti agar intervensi pemerintah benar-benar memberikan manfaat,” jelasnya.
Alamsyah juga menekankan bahwa tata kelola riset dan inovasi merupakan bagian penting dalam penyelenggaraan pemerintahan. Berbagai regulasi yang mengatur pemerintahan daerah memberikan amanat agar riset dan inovasi dikelola secara terarah sehingga dapat mendukung proses perencanaan dan pengambilan keputusan.
Dengan tata kelola yang terintegrasi, hasil riset diharapkan tidak berjalan sendiri atau hanya menjadi dokumen administratif. Sebaliknya, hasil kajian harus dapat diterjemahkan menjadi rekomendasi kebijakan yang dapat digunakan oleh pemerintah dalam menyusun program pembangunan.
“BRIDA memastikan riset tidak berhenti sebagai dokumen, tetapi menjadi pondasi bagi kebijakan dan pembangunan daerah,” tegasnya.
Ia menambahkan, tantangan pembangunan Kota Makassar yang semakin kompleks membutuhkan pendekatan yang adaptif dan inovatif. Persoalan sosial, ekonomi, lingkungan, pelayanan publik hingga perkembangan teknologi memerlukan kebijakan yang mampu mengikuti perubahan dan didasarkan pada kondisi faktual di lapangan.
Karena itu, kolaborasi menjadi salah satu kunci dalam membangun ekosistem riset dan inovasi. Pemerintah daerah, menurutnya, perlu membuka ruang kerja sama yang lebih luas dengan perguruan tinggi, lembaga penelitian, dunia usaha, komunitas, maupun masyarakat.
Melalui kolaborasi tersebut, berbagai persoalan daerah dapat dikaji secara lebih komprehensif sehingga solusi yang dihasilkan tidak hanya bersifat jangka pendek, tetapi juga mampu mendukung pembangunan yang berkelanjutan.
Alamsyah berharap penguatan riset dan inovasi dapat semakin memperkuat kualitas perencanaan pembangunan Kota Makassar. Dengan kebijakan yang berbasis data dan bukti, pemerintah dapat menentukan prioritas secara lebih tepat sekaligus melakukan evaluasi terhadap efektivitas setiap program yang telah dilaksanakan.
“Intinya, kita ingin pembangunan dilakukan berdasarkan kebutuhan dan bukti. Dengan begitu, kebijakan yang lahir benar-benar memberikan dampak bagi masyarakat,” pungkasnya. (*)
