SPASISULSEL.COM – Ketua Komisi C DPRD Kota Makassar, Azwar Rasmin, menyayangkan kebijakan kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM), khususnya Pertamax.
Meski demikian, ia menilai pemerintah pusat tentu telah melakukan berbagai pertimbangan sebelum mengambil keputusan tersebut.
Menurut Azwar, yang menjadi perhatian utama saat ini bukan hanya kenaikan harga BBM itu sendiri, melainkan kesiapan pemerintah daerah dalam mengantisipasi dampak yang mungkin timbul di tengah masyarakat.
“Tentu, sebagai wakil rakyat, walaupun di tingkatan DPRD, kami sangat menyesalkan adanya kenaikan harga tersebut. Namun mungkin hal ini sudah dihitung dan dipertimbangkan oleh pemerintah pusat mengenai dampak atau imbas dari kenaikan itu,” ujarnya, Rabu (10/6/2026)
Politisi PKS ini menegaskan, seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) terkait harus bergerak cepat untuk mengantisipasi berbagai kemungkinan pasca kenaikan harga Pertamax, termasuk potensi kelangkaan BBM dan antrean panjang di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU).
Ia menilai masyarakat tidak boleh dibebani dua kali, yakni menghadapi kenaikan harga sekaligus kesulitan mendapatkan pasokan BBM.
“Hal yang sangat kami inginkan saat ini adalah kesiapan pemerintah daerah dalam mengantisipasi kenaikan tersebut. Dinas-dinas terkait harus bisa mengantisipasi dampak yang muncul, termasuk masalah kelangkaan BBM dan terjadinya antrean panjang. Bagaimana caranya dinas terkait bisa membantu masyarakat. Sudah harganya naik, masyarakat masih harus mengantre lagi,” katanya.
Azwar mencontohkan, Dinas Perhubungan dapat mengambil peran aktif di lapangan dengan membantu pengaturan lalu lintas di sekitar SPBU agar tidak terjadi kemacetan maupun penumpukan kendaraan yang berpotensi mengganggu aktivitas masyarakat.
“Misalnya, Dinas Perhubungan dapat turun tangan membantu di setiap SPBU untuk mengatur arus lalu lintas dan membantu masyarakat agar lebih tertib. Di sinilah peran pemerintah daerah sangat dibutuhkan,” tegasnya.
Meski menyesalkan kenaikan harga Pertamax, Azwar berharap kebijakan tersebut tidak memberikan dampak signifikan terhadap kondisi ekonomi masyarakat secara luas.
Pasalnya, BBM yang mengalami kenaikan merupakan jenis bahan bakar yang umumnya digunakan oleh kelompok masyarakat menengah ke atas.
Ia juga bersyukur pemerintah tidak menaikkan harga Pertalite dan Solar yang selama ini menjadi kebutuhan utama masyarakat serta sektor transportasi dan logistik.
“Kalau kita lihat, yang mengalami kenaikan ini adalah Pertamax, yang segmentasi penggunanya masyarakat kelas menengah ke atas. Syukurnya Pertalite dan Solar tidak dinaikkan oleh pemerintah. Mudah-mudahan kebijakan ini juga bisa membantu perekonomian kita, mengingat beban subsidi yang ditanggung pemerintah selama ini sudah cukup besar,” jelasnya.
Lebih lanjut, Azwar mengingatkan agar pemerintah daerah tidak hanya fokus pada distribusi BBM, tetapi juga mengantisipasi kemungkinan dampak lanjutan terhadap harga kebutuhan pokok di pasar.
Menurutnya, langkah-langkah pengawasan dan intervensi pasar perlu dilakukan jika terjadi gejolak harga yang dapat membebani masyarakat.
“Semua potensi dampak harus diantisipasi. Di situlah kita bisa melihat kehadiran pemerintah daerah yang nyata di tengah masyarakat. Jangan sampai masyarakat yang sedang susah, lalu ditambah susah lagi. Sudah harga naik, disuruh mengantre pula, barangnya susah didapatkan, dan tidak ada penetrasi pasar terhadap harga bahan-bahan pokok,” ujarnya.
Kendati demikian, Azwar mengaku optimistis Pemerintah Kota Makassar mampu mengambil langkah-langkah strategis untuk menjaga stabilitas distribusi BBM serta mengendalikan dampak ekonomi yang mungkin terjadi.
“Saya percaya dan yakin Pemerintah Kota Makassar bisa mengatasi dan mengantisipasi hal tersebut,” pungkasnya.
