SPASISULSEL.COM – Anggota DPRD Kota Makassar menggelar kegiatan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah terkait program pelayanan publik yang kolaboratif bersama Kecamatan Mariso, di Hotel Royal Bay Makassar, Jalan Sultan Alauddin, Rabu (8/7/2026).
Kegiatan tersebut menghadirkan Camat Mariso, Andi Syahrir Mappatoba, serta akademisi Prof. Dr. H. Rasyid Thaha sebagai narasumber untuk memberikan pemaparan terkait penguatan tata kelola pemerintahan dan peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
Anggota DPRD Kota Makassar, Andi Makmur Burhanuddin dalam sambutannya mengatakan, kegiatan pengawasan ini merupakan bagian dari tugas DPRD dalam memastikan program-program pemerintah daerah berjalan secara maksimal dan memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.
Menurutnya, pengawasan yang dilakukan DPRD bukan hanya sebatas melihat pelaksanaan program, tetapi juga memastikan setiap perangkat daerah mampu menghadirkan pelayanan yang efektif, cepat, dan mudah diakses masyarakat.
“Kita ingin mampu memberikan pengawasan secara maksimal terhadap program-program yang dilaksanakan oleh OPD. Tentunya program yang berjalan harus benar-benar memberikan dampak dan kemudahan bagi masyarakat,” ungkap Andi Makmur.
Politisi PKB ini menjelaskan, kehadiran Camat Mariso sebagai narasumber di kegiatan tersebut diharapkan dapat memberikan gambaran terkait inovasi dan kolaborasi yang telah dilakukan pemerintah kecamatan bersama sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD).
“Kami sangat berharap kehadiran Pak Camat selaku narasumber di kegiatan ini semata-mata menyampaikan bahwa ada program yang nantinya sangat baik, mengingat di Kecamatan Mariso hari ini telah melakukan kolaborasi dengan beberapa SKPD,” ujarnya.
Salah satu bentuk kolaborasi tersebut, kata Andi Makmur, yakni kerja sama pelayanan antara Kecamatan Mariso dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) serta Dinas Sosial Kota Makassar.
Melalui kolaborasi itu, masyarakat tidak lagi harus mendatangi kantor dinas terkait untuk mengurus sejumlah kebutuhan administrasi maupun layanan sosial.
“Kalau bapak ibu mau mengecek atau mengurus bantuan sosial, tidak perlu lagi ke Dinas Sosial. Begitu juga dengan perekaman KTP, sudah terkoneksi melalui kecamatan sehingga masyarakat tidak perlu lagi harus ke Capil,” jelasnya.
Andi Makmur menilai, pola pelayanan seperti ini merupakan langkah positif dalam mendekatkan pemerintah kepada masyarakat. Kecamatan sebagai garda terdepan pemerintahan di tingkat bawah diharapkan mampu menjadi pusat pelayanan yang mudah dijangkau warga.
“Kita harapkan seluruh pelayanan di Kota Makassar, khususnya di tingkat kecamatan, dapat semakin memudahkan masyarakat,” tuturnya.
Ketua Fraksi PKB ini menambahkan, kolaborasi antarinstansi menjadi kunci dalam menciptakan pelayanan publik yang lebih cepat, efektif, dan menyeluruh.
“Kolaborasi kelembagaan ini kita harapkan mampu meng-cover seluruh pelayanan yang ada di kecamatan. Dengan begitu, masyarakat bisa mendapatkan pelayanan yang lebih baik tanpa harus melalui proses yang panjang,” pungkasnya.
Sementara itu, Camat Mariso Andi Syahrir Mappatoba dalam pemaparannya menyampaikan berbagai upaya Kecamatan Mariso dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui sinergi dengan sejumlah OPD.
Menurutnya, pendekatan kolaboratif menjadi solusi dalam menjawab kebutuhan masyarakat yang menginginkan pelayanan cepat dan praktis.
Kegiatan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah tersebut diharapkan menjadi ruang evaluasi sekaligus penguatan sinergi antara DPRD, pemerintah kecamatan, dan seluruh perangkat daerah dalam mewujudkan pelayanan publik yang semakin berkualitas di Kota Makassar. (*)
