SPASISULEL.COM – Anggota Fraksi PKB DPRD Kota Makassar, Basdir, mendesak agar dugaan praktik jual beli jabatan kepala sekolah di lingkungan Dinas Pendidikan Kota Makassar diusut secara tuntas.
Ia menegaskan, DPRD akan terus mengawal proses investigasi hingga seluruh pihak yang diduga terlibat dapat dimintai pertanggungjawaban.
Basdir mengungkapkan, pihaknya telah mengingatkan Dinas Pendidikan sejak awal proses seleksi kepala sekolah berlangsung. Namun, setelah muncul berbagai laporan dari masyarakat dan peserta seleksi, dugaan praktik transaksional tersebut justru semakin menguat.
“Sejak awal kami sudah mengingatkan. Setelah proses berjalan dan laporan masyarakat mulai masuk, kami kembali mengingatkan Dinas Pendidikan agar jangan main-main. Tetapi justru semakin banyak laporan yang kami terima, baik dari masyarakat, calon kepala sekolah yang tidak terpilih, maupun yang terpilih tetapi tidak mendapatkan apa yang dijanjikan,” ujar Basdir.
Menurutnya, sejumlah pengakuan yang diterima menyebut adanya permintaan uang kepada peserta seleksi dengan iming-iming ditempatkan di sekolah yang memiliki jumlah siswa besar atau yang dikenal sebagai “sekolah basah” karena mengelola dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dalam jumlah besar.
“Orang yang ikut seleksi kepala sekolah dimintai uang dengan diiming-imingi sekolah yang jumlah siswanya banyak sehingga dana BOS-nya besar. Ini sangat tidak masuk akal dan tidak bisa dibenarkan,” tegasnya.
Basdir mengatakan, laporan yang diterima bukan hanya berasal dari satu atau dua orang, melainkan cukup banyak. Karena itu, ia meminta pihak-pihak yang masih membantah agar bersikap terbuka.
“Kalau masih menyangkal, nanti kami akan semakin memperbanyak bukti dan pengakuan. Ini persoalan serius dan tidak boleh dianggap sepele,” katanya.
Ia juga menyoroti potensi kerugian yang sangat besar apabila dugaan tersebut benar terjadi. Menurutnya, jika ratusan sekolah dimintai sejumlah uang dalam proses pengisian jabatan kepala sekolah, maka nilai transaksi yang beredar bisa mencapai miliaran rupiah.
“Di Makassar ada lebih dari 300 sekolah. Bayangkan kalau misalnya 100 orang saja diminta membayar Rp30 juta sampai Rp50 juta, nilainya sudah sangat besar. Ini tidak bisa dibiarkan,” ujarnya.
Basdir mengapresiasi langkah cepat Wali Kota Makassar yang telah memerintahkan Inspektorat untuk melakukan pemeriksaan dan investigasi terhadap dugaan tersebut. Ia berharap seluruh oknum yang terbukti terlibat, baik di dalam maupun di luar Dinas Pendidikan, dapat ditindak tegas.
“Kami berharap Pak Wali menindak tegas oknum di dinas yang bermain-main. Informasi yang kami terima, ada dugaan kerja sama dengan oknum di luar dinas. Semua ini harus diinvestigasi secara maksimal agar tidak ada lagi korban berikutnya,” katanya.
Ia menambahkan, Komisi D DPRD Kota Makassar juga telah memanggil Bidang Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) Dinas Pendidikan untuk dimintai keterangan. Jika diperlukan, DPRD akan memanggil seluruh kepala sekolah yang lolos maupun yang tidak lolos seleksi guna mengungkap fakta secara terang-benderang.
“Hari ini yang dipanggil Bidang GTK. Kalau mereka tidak kooperatif atau tidak terbuka, ke depan kami akan memanggil semua kepala sekolah yang terpilih maupun yang tidak terpilih,” ujarnya.
Basdir juga menolak adanya upaya menutup rapat pembahasan kasus tersebut. Menurutnya, karena persoalan ini telah menjadi perhatian publik, proses penanganannya harus dilakukan secara transparan.
“Kalau memang sudah menjadi perhatian masyarakat, apa lagi yang mau ditutup-tutupi. DPRD bersama Komisi D akan terus mengawal kasus ini sampai tuntas,” tegasnya.
Lebih lanjut, Basdir menyatakan apabila hasil pemeriksaan Inspektorat dan investigasi DPRD membuktikan adanya praktik jual beli jabatan, maka DPRD akan merekomendasikan agar proses seleksi kepala sekolah diulang.
“Kalau nanti terbukti benar ada praktik seperti ini, kami di DPRD akan merekomendasikan agar seleksi kepala sekolah diulang. Sekarang kita menunggu hasil pemeriksaan Inspektorat dan investigasi Komisi D sebagai dasar mengambil langkah berikutnya,” tutup Basdir. (*)
