SPASISULSEL.COM – Dinas Perhubungan Kota Makassar merupakan perangkat daerah teknis di bawah Pemerintah Kota Makassar yang memiliki tugas melaksanakan urusan pemerintahan di bidang perhubungan yang menjadi kewenangan daerah.
Dalam menjalankan tugas tersebut, Dishub Makassar telah melakukan berbagai program dan upaya pembenahan, khususnya dalam mengatasi persoalan parkir dan kelancaran arus lalu lintas.
Hal ini diungkapkan, Sekretaris Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Makassar, Andi Tenri Lengka saat menjadi narasumber pada kegiatan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang di gelar Anggota DPRD Kota Makassar, Irwan Hasan, di Hotel Almadera, Sabtu (11/7/2026).
Beberapa langkah yang telah kami lakukan di antaranya penertiban parkir liar melalui operasi rutin, penempatan petugas parkir resmi, penerapan sistem parkir berlangganan dan pembayaran non-tunai melalui program Parkiran Losari, hingga penataan zona parkir di sejumlah titik strategis,” terang Andi Tenri.
Selain itu, kata Andi Tenri, Dishub Makassar juga menjalin kerja sama dengan aparat kepolisian dalam melakukan penindakan terhadap berbagai pelanggaran parkir yang berpotensi mengganggu kelancaran lalu lintas.
“Pengawasan parkir dan lalu lintas menjadi bagian penting dalam menciptakan ketertiban transportasi. Karena ruang jalan merupakan fasilitas publik yang harus digunakan secara tertib dan sesuai aturan,” ujarnya.
Andi Tenri Lengka menambahkan, dalam menghadapi perkembangan kota yang semakin dinamis, Dishub terus melakukan peningkatan pelayanan melalui pemanfaatan teknologi serta penguatan sistem pengawasan di lapangan.
Menurutnya, berbagai tantangan dalam pengelolaan transportasi masih terus dihadapi, mulai dari meningkatnya jumlah kendaraan, keterbatasan ruang jalan, hingga masih adanya masyarakat yang belum disiplin dalam berlalu lintas.
Namun, dengan dukungan teknologi, penguatan regulasi, serta meningkatnya kesadaran masyarakat, persoalan transportasi di Kota Makassar dapat ditangani secara lebih efektif.
“Transportasi yang tertib bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi menjadi tanggung jawab bersama. Dengan kolaborasi yang baik, kita dapat menciptakan sistem transportasi yang lebih aman, lancar, dan nyaman bagi seluruh masyarakat,” tutupnya.
Sementara akademisi Muh Ishak M memberikan pandangan terkait pentingnya tata kelola pemerintahan yang transparan, kolaboratif, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
Menurutnya, pengawasan yang dilakukan DPRD menjadi salah satu instrumen penting dalam memastikan program pemerintah berjalan sesuai dengan tujuan dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Melalui kegiatan pengawasan tersebut, Irwan Hasan berharap terbangun komunikasi yang lebih baik antara pemerintah, masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya dalam mewujudkan pelayanan publik yang semakin baik di Kota Makassar. (*)
